BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal dan Berlangsung Lebih Lama

Iklim 10 Mar 2026 113 kali dibaca
Gambar Artikel

LingkariNews — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau 2026 lebih awal. Setidaknya 114 Zona Musim (ZOM), atau sekitar 16,3 persen wilayah Indonesia diperkirakan sudah memasuki kemarau pada bulan April.

Padahal secara klimatologis, periode tersebut biasanya masih berada pada masa peralihan dari musim hujan ke kemarau. Wilayah yang diprediksi sudah memasuki kemarau pada bulan April adalah pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Lebih lanjut, sebanyak 184 ZOM (26,3 persen wilayah) diprediksi baru memasuki kemarau pada bulan Mei. Sementara itu, 163 ZOM lainnya (23,3 persen wilayah) baru alami kemarau pada Juni.

Peralihan Iklim Dorong Kemarau Lebih Cepat

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan percepatan musim kemarau 2026 dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña lemah pada Februari lalu. Kondisi iklim global kini telah bergeser ke fase netral dan diperkirakan akan bertahan hingga Juni 2026. Setelah itu, pola iklim diprediksi mengarah pada El Niño kategori lemah hingga moderat. “Peluang munculnya El Niño kategori lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 berada pada kisaran 50 hingga 60 persen,” ujar Faisal.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan hanya 173 ZOM (24,7 persen wilayah) yang diperkirakan mengalami kemarau yang relatif sama dengan pola klimatologisnya. Sementara itu, sebanyak 325 ZOM (46,5 persen wilayah) diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih cepat. Wilayah tersebut adalah sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua.

Puncak Kemarau Diperkirakan Bulan Agustus

BMKG memperkirakan puncak kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia (61,4 persen wilayah) akan terjadi pada Agustus. Meski demikian, sekitar 12,6 persen wilayah diprediksi sudah mencapai puncak kemarau pada Juli. Wilayah tersebut meliputi sebagian Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta sebagian kecil Jawa. Pola serupa juga diperkirakan terjadi di beberapa wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Papua.

Lebih lanjut, sejumlah wilayah diprediksi mengalami kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Beberapa daerah yang sudah memasuki musim kemarau lebih awal bahkan diperkirakan masih berada pada puncak kemarau pada bulan September. Wilayah tersebut adalah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Papua. “Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2 persen wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya,” ujar Faisal.

Sebanyak 451 ZOM (64,5 persen wilayah) juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari biasanya. Dalam istilah klimatologi, kondisi ini dikenal sebagai kemarau bawah normal. Artinya, curah hujan yang terjadi lebih sedikit dibandingkan rata-rata klimatologis. 

Tercatat, hanya tiga ZOM (0,4 persen wilayah) yang berpotensi mengalami kondisi kemarau yang lebih basah, yaitu wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, sekitar 245 ZOM atau 35,1 persen wilayah diperkirakan berada pada kondisi kemarau normal.

BMKG Imbau Penyesuaian Jadwal Tanam

Faisal mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan mekanisme respon cepat menghadapi dampak kemarau yang lebih awal, lebih lama dan lebih kering. Menurutnya, penurunan kualitas udara perlu diantisipasi melalui pemantauan yang lebih ketat. Kesiapsiagaan sektor kehutanan juga harus ditingkatkan untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Para petani juga dihimbau untuk menyesuaikan jadwal tanam tahun ini agar aktivitas pertanian tetap selaras dengan pola kemarau yang berubah. Faisal menambahkan, langkah ini perlu diiringi penguatan pengelolaan sumber daya air.

“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (early warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (early action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” tegasnya.

(KP/NY)