Petani menyiram pupuk
LingkariNews—Dalam rangka mendukung program Cetak Sawah Rakyat dan Optimalisasi Lahan (Oplah), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Siak, Riau, Rabu (30/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran menyoroti pentingnya memastikan distribusi air dan pupuk bersubsidi tidak dipersulit. Ia menegaskan bahwa kemudahan akses terhadap dua elemen vital pertanian itu adalah hak petani. Pasalnya, kelangkaan pupuk subsidi serta keterbatasan akses air irigasi masih menjadi persoalan klasik yang menghambat produktivitas di lapangan. Menurut Amran, pemerintah harus hadir untuk menjawab kebutuhan dasar ini secara nyata dan merata.
Dalam kunjungannya, Mentan Amran mengungkap adanya indikasi pelanggaran dalam distribusi pupuk bersubsidi. Ia menemukan harga jual pupuk di lapangan yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan HET Pupuk Subsidi di angka Rp2.250/kilogram untuk pupuk urea, Rp2.300/kg untuk pupuk NPK, dan Rp3.300/kg untuk NPK khusus kakao. Ketetapan ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2025 lalu.
“Negara harus hadir. Siapa yang main-main dengan pupuk, saya cabut izinnya,” tegas Amran saat melakukan peninjauan langsung. Meski tidak merinci lokasi temuan, ia menekankan bahwa praktik ini merugikan petani dan menghambat pencapaian ketahanan pangan. Mentan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu bertindak demi melindungi hak petani atas akses pupuk bersubsidi yang adil dan terjangkau.
Selain persoalan pupuk bersubsidi, Mentan Amran juga menyoroti masalah akses air irigasi bagi petani. Ia menegaskan bahwa air dari alam adalah hak petani, bukan komoditas yang boleh ditahan atau dipersulit distribusinya. “Saya minta Pak Dandim, Kapolres, Kajari, semua turun ke lapangan. Dahulukan petani, dahulukan rakyat kecil,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) segera memperbaiki jaringan irigasi yang rusak. Ia mengatakan bahwa percepatan perbaikan harus dilakukan agar proses tanam tidak tertunda dan produktivitas pertanian tetap terjaga.
Dalam kunjungannya tersebut, Mentan Amran kembali mengingatkan pentingnya penguatan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Ia mengatakan bahwa krisis pangan global tigak lagi menjadi wacana, tetapi kenyataan yang sudah berdampak di berbagai negara. “Kalau pangan bermasalah, negara juga bermasalah. Kita cegat dari hulu,” ujar Amran dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Siak.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Siak Afni Zulkifli menyatakan komitmen Siak untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Kabupaten Siak sejatinya memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan. Luas lahan sawah di Siak tercatat 4.183 hektare, dan sudah mencapai indeks pertanaman (IP) 250. Ini merupakan pencapaian yang bisa dibanggakan karena menurut petani setempat, hanya di Siak sawah rawa bisa mencapai panen IP 250. “Pertanian adalah mimpi besar kami, dan kami telah menempatkannya sebagai visi-misi utama Pemerintah Kabupaten Siak,” ungkap Afni.
Namun, pengelolaan lahan di Siak masih berkutat pada persoalan keterbatasan akses air. Afni menyoroti bahwa sumber air utama dari kawasan konservasi seperti Giam Siak Kecil lebih banyak digunakan industri, bukan untuk kebutuhan petani. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan waduk kecil atau long storage seluas 100 hektare di lahan eks-HTI. Ia meyakini, dengan infrastruktur air yang memadai serta dukungan pupuk bersubsidi, produksi pertanian Siak bisa meningkat hingga empat kali tanam dalam setahun.
(KP/NY)
