Pompa irigasi
LingkariNews—Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) mengambil langkah sigap untuk memperkuat pengawalan pelaksanaan Bantuan Pemerintah (Banpem) Program Irigasi Pompa (Irpom) Tahun 2025. Pengawalan ini dilakukan sebagai upaya mitigasi potensi masalah di lapangan guna memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke penerima manfaat dan digunakan sesuai peruntukan.
Fokus pengawasan dipusatkan di empat wilayah sentra pertanian, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain memastikan distribusi peralatan irigasi berjalan lancar, Itjen juga menyoroti aspek teknis dan administratif agar program tersebut bisa berjalan efektif dan akuntabel.
Lambatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hambat Efektivitas Program
Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementan, Tin Latifah, menegaskan bahwa rekomendasi hasil pengawalan Itjen yang tidak segera dilaksanakannya seringkali menjadi persoalan mendasar yang menghambat keberhasilan program irigasi pompa. Hal ini disampaikan dalam Workshop Hasil Pengawalan Itjen Terhadap Kegiatan Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Polbangtan Yogyakarta Malang, Rabu (6/8/2025).
Tin juga menyampaikan bahwa banyak masalah telah teridentifikasi namun tetap berlarut karena rekomendasi tidak segera dijalankan. Dengan penguatan pengawasan ini, diharapkan setiap program Kementan yang telah dibuat bisa tercapai. “Rekomendasi sudah kami berikan, tapi kalau hanya berhenti di dokumen, masalah tidak akan selesai. Kita ingin semua bergerak cepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tin menjelaskan bahwa sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen tidak hanya berperan melakukan audit. Lembaga ini juga memiliki tugas penting dalam melakukan pembinaan dan pengawalan.
Pengawalan Irigasi Pompa 2025 Dinilai Sudah Efektif
Sementara itu, Inspektur I Itjen Kementan, Andry Asmara menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar setiap rekomendasi pengawalan program irigasi pompa dapat dilaksanakan optimal. Monitoring berkala telah dilakukan oleh tim di tingkat kabupaten dan provinsi untuk memastikan rekomendasi benar-benar dijalankan.
“Teman-teman (Itjen) yang melakukan pengawalan memiliki kewajiban memantau apakah rekomendasi dilaksanakan atau tidak. Apabila tidak bisa dilaksanakan, kita akan cari solusinya,” ujarnya. Dengan sistem ini, hambatan di lapangan bisa segera direspon sehingga pelaksanaan program tetap terjaga sesuai target.
Meski demikian, Andry menilai hasil pengawalan irigasi pompa tahun 2025 sudah cukup baik. Baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan, program dinilai berjalan optimal. Namun, ia menyoroti tata kelola laporan pertanggungjawaban keuangan yang belum sepenuhnya sesuai standar. “Karena besarnya jumlah kelompok tani penerima bantuan, pertanggungjawaban itu tidak dapat terlihat semua,” jelasnya. Catatan ini menjadi fokus perbaikan untuk memastikan akuntabilitas berjalan seiring efektivitas program.
Program Irigasi Pompa Terbukti Berhasil
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan Perluasan Areal Tanam (PAT) menjadi prioritas strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah program Irigasi Pompa dan pompanisasi. Selama beberapa tahun terakhir, program ini terbukti menjadi ujung tombak dalam mempercepat perluasan lahan tanam, terutama di daerah yang rawan kekeringan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat, S. STP., M.Si., mengungkapkan bahwa program Irpom Kementan membawa dampak signifikan terhadap produktivitas padi di wilayahnya. “Melalui pemanfaatan pompa air, luas tanam berhasil ditingkatkan dan indeks pertanaman juga naik secara nyata. Beberapa wilayah bahkan mencatat peningkatan produktivitas padi hingga 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
(KP/NY)
